Sejarah Kebumen: Dari Kadipaten Hingga Kabupaten
Sejarah Kebumen: Dari Kadipaten Hingga Kabupaten
Wilayah Kebumen secara administratif mengalami sejumlah perubahan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah terjadinya Perjanjian Giyanti (1755), wilayah Bagelen termasuk Kebumen di dalamnya yang semula merupakan wilayah negaragung berubah menjadi wilayah mancanegara.^18 Kekalahan Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa mengakibatkan Bagelen sepenuhnya menjadi wilayah Keresidenan di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.^19 Kebumen kemudian menjadi salah satu kabupaten di bawah Keresidenan Bagelen.
Nama “Kebumen” atau “Keboemen” baru dipakai untuk menamai wilayah pesisir barat Bagelen setelah berakhirnya Perang Jawa. Sebelum Perang Jawa, wilayah Kebumen dikenal sebagai Kadipaten Panjer yang dipimpin oleh adipati yang bergelar Kolopaking. Namun setelah berakhirnya Perang Jawa, Pemerintah Hindia Belanda mengubah nama Panjer menjadi Kebumen. Pigeaud menyebut bahwa sejak Perang Jawa banyak nama lama telah diubah karena struktur administrasi yang baru.^20 Berdasarkan Almanak Van Nederlandsch Indie tahun 1832, Kebumen ditetapkan sebagai kabupaten (regentschap) baru dengan bupati atau regentschapen yang bergelar Arung Binang. Bupati Kebumen pertama yang disebut dalam Almanak tersebut adalah Bupati Arung Binang IV.^21
Dengan dihapuskannya Keresidenan Bagelen pada tahun 1901, maka Kebumen dan wilayah Keresidenan Bagelen lainnya digabung ke dalam Keresidenan Kedu.^22 Tercatat bahwa pada 1901, Kebumen merupakan Kabupaten di bawah Keresidenan Kedu yang memiliki empat kawedanan (district).^23
Kebumen juga merupakan nama untuk afdeeling yang terdiri dari dua kabupaten yaitu Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Karanganyar. Afdeeling berpusat di kota administratif, di mana pusat afdeeling Kebumen berada di district Kebumen.^24 Pada tahun 1936, Kabupaten Karanganyar dihapuskan dan wilayahnya digabung ke dalam Kabupaten Kebumen.^25 Hingga saat ini Karanganyar menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Kebumen.
^18 Karesidenan Mataram dahulu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Negaragun (meliputi area kota-kerajaan), Nagaranegara (daerah kaum bangsawan dan pemegang istana), Mancanegara (daerah yang diperintah oleh bupati), dan Pasisir (daerah pelabuhan yang dipimpin oleh bupati). Sartono Kartodirdjo, dkk., Perkembangan Peradaban Priyayi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 8.
^19 Himayatul Ittihadiyah, “Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950): Dinamika Sosial Politik dan Ekonomi di Bekas Wilayah “Negaragung” Kasultanan Mataram Islam (Vorstenlanden)”, hlm. 238.
^20 Pigeaud, T.H., Javaanse Volkvertoningen Bijdrage tot de Beschrijving van Landen Volks, (Batavia: Volkslectuur, 1938), hlm. 92.
^21 Almanak Van Nederlandsch Indie, 1832.
^22 Teguh Hindarto, Bukan Kota Tanpa Masa Lalu: Dinamika Sosial Ekonomi Kebumen Era Arung Binan VII, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 12.
^23 Himayatul Ittihadiyah, , “Bagelen Pasca Perang Jawa (1830-1950): Dinamika Sosial Politik dan Ekonomi di Bekas Wilayah “Negaragung” Kasultanan Mataram Islam (Vorstenlanden)”, Jurnal Thaqafiyyat Vol. 13 No. 32 (2012), hlm. 231.
^24 Kawedanan adalah wilayah administratif pemerintahan yang berada di bawah kabupaten dan di atas kecamatan yang berlaku pada masa Hindia-Belanda dan beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia sampai dihapus di beberapa provinsi. Pemimpinnya disebut wedana. Pada masa ini fungsi kawedanan dibatasi hanya sebatas wilayah koordinasi beberapa kepala desa di bawah asuhan seorang pembantu bupati (patih). Nandis Muldiallasari, “Dinamika Pabrik Minyak Kelapa Sarinabat dan Panganurip terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kebumen Tahun 1964–1986”, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2019), hlm. 60–61.
^25 Frans Junus, J., Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (Tweede Deel), (Batavia: Nijhoff, 1918), hlm. 291; Teguh Hindarto, op.cit., hlm. 43.
---- Berita Terkait ----
